5 Poin Respons Pengusaha Atas Kebijakan Perpanjangan PPKM

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengumumkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM Jawa Bali) diperpanjang selama dua minggu ke depan, terhitung mulai 26 Januari - 8 Februari 2021. Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kamis, 21 Januari 2021.

"Berdasarkan evaluasi, bapak presiden meminta PPKM ini dilakukan dari 26 Februari-8 Februari 2021," ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Kamis, 21 Januari 2021.

Airlangga menyebut keputusan itu diambil karena dalam dua pekan pemberlakuan PPKM Jawa Bali sebelumnya, kasus mingguan Covid-19 masih meningkat, tingkat kematian juga naik, sementara angka kesembuhan pasien Covid-19 di sejumlah daerah turun.

"Nanti Mendagri akan mengeluarkan instruksi dan diharapkan para gubernur dapat melakukan evaluasi terkait tingkat kematian di atas rata-rata nasional, positivity rate di atas nasional, dan bad occupancy rate di atas nasional. Ini yang akan menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi," ujar Airlangga.

Kebijakan pemerintah memperpanjang masa PPKM ini lantas menuai respons berbagai pihak. Berikut ini adalah sejumlah respons pengusaha yang dihimpun Tempo.

1. Pendapatan hotel dan restoran merosot

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan pengusaha akan menghadapi situasi yang kian sulit setelah pemerintah menetapkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Kebijakan ini secara langsung membuat jumlah tamu hotel dan restoran merosot sehingga mengakibatkan pendapatan turun.

“PPKM sangat menyulitkan karena kondisinya rumit. Saat ini kita sudah masuk bulan ke-11 pandemi. Situasinya porak poranda, ada yang bangkrut segala macam,” ujar Maulana saat dihubungi pada Kamis, 21 Januari 2021.

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya